Dugaan Korupsi di Sektor Cukai Kembali Disorot, Advokat Andi Akbar Muzfa: Kebocoran Pendapatan Negara Tidak Boleh Dianggap Persoalan Biasa

Dugaan Korupsi di Sektor Cukai Kembali Disorot, Andi Akbar Muzfa: Kebocoran Pendapatan Negara Tidak Boleh Dianggap Persoalan Biasa

Nusantara News - Perkara dugaan korupsi yang tengah diusut aparat penegak hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kembali menarik perhatian masyarakat. Kasus tersebut mencuat di tengah meningkatnya pengawasan terhadap penerimaan negara dari sektor cukai, khususnya terkait dugaan praktik yang berpotensi mempermudah peredaran barang kena cukai secara tidak sah di pasaran.

Isu ini menjadi perhatian serius karena sektor cukai merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki kontribusi besar terhadap pembiayaan berbagai program pembangunan. Apabila terjadi penyimpangan dalam proses pengawasan maupun pelaksanaan kewenangan di sektor tersebut, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara dari sisi keuangan, tetapi juga dapat memengaruhi iklim usaha yang sehat dan kepatuhan pelaku industri terhadap regulasi yang berlaku.

Dalam beberapa tahun terakhir, peredaran rokok ilegal masih menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Keberadaan produk yang tidak memenuhi kewajiban cukai dinilai merugikan negara sekaligus menciptakan persaingan yang tidak seimbang bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya secara legal dan sesuai ketentuan.

Menanggapi berkembangnya perkara tersebut, Advokat Andi Akbar Muzfa, SH menyampaikan pandangannya kepada awak media pada Selasa (07/05). Menurutnya, dugaan penyimpangan yang berkaitan dengan pengelolaan penerimaan negara harus ditangani secara serius karena menyangkut kepentingan publik yang sangat luas.

“Setiap dugaan penyalahgunaan jabatan atau kewenangan yang berpotensi mengurangi penerimaan negara harus diusut secara menyeluruh. Negara memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa seluruh mekanisme pengawasan berjalan sebagaimana mestinya dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu,” ujar Andi Akbar Muzfa.

Ia menilai bahwa sektor kepabeanan dan cukai memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas penerimaan negara. Oleh karena itu, integritas aparatur yang menjalankan fungsi pengawasan menjadi salah satu faktor utama dalam memastikan sistem tersebut berjalan secara efektif dan akuntabel.

Menurut Andi, apabila terdapat dugaan praktik pengaturan, pembiaran, atau penyalahgunaan kewenangan yang menguntungkan pihak tertentu sehingga menimbulkan kerugian bagi negara, maka perbuatan tersebut dapat masuk dalam kategori tindak pidana korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia menjelaskan bahwa dalam penanganan perkara korupsi, penyidik biasanya akan menelusuri berbagai aspek, mulai dari proses pengambilan keputusan, penggunaan kewenangan jabatan, hubungan antar pihak yang terlibat, hingga kemungkinan adanya keuntungan yang diperoleh secara tidak sah.

“Dalam perkara korupsi, yang dicari bukan hanya siapa yang melakukan tindakan tertentu, tetapi juga bagaimana peristiwa itu terjadi, siapa yang memperoleh manfaat, serta apakah terdapat kerugian yang ditimbulkan terhadap negara maupun kepentingan publik,” katanya.

Lebih lanjut, Andi Akbar Muzfa menilai bahwa dugaan korupsi yang berkaitan dengan sektor cukai umumnya memiliki pola yang cukup kompleks. Sebab, sektor ini bersinggungan langsung dengan aktivitas perdagangan, distribusi barang, serta pengawasan terhadap kewajiban pembayaran yang menjadi hak negara.

Karena itu, menurutnya, penyidikan harus dilakukan secara komprehensif dengan menelusuri seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa yang sedang diselidiki. Pendekatan tersebut penting agar penegakan hukum tidak berhenti pada pelaku tertentu semata, tetapi mampu mengungkap keseluruhan rangkaian perbuatan yang diduga melanggar hukum.

“Apabila terdapat indikasi bahwa suatu praktik berlangsung dalam periode yang cukup lama dan memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu, maka seluruh rangkaian peristiwa perlu ditelusuri secara mendalam. Penegakan hukum harus mampu menjawab pertanyaan publik mengenai bagaimana penyimpangan itu dapat terjadi,” jelasnya.

Andi juga menyoroti pentingnya langkah penelusuran aset dalam perkara korupsi. Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga harus memastikan bahwa kerugian negara dapat dipulihkan semaksimal mungkin.

Dalam praktiknya, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai langkah hukum, termasuk penyitaan aset, pemblokiran rekening, hingga penelusuran harta kekayaan yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya untuk mencegah hasil kejahatan berpindah tangan atau disembunyikan.

“Pemulihan aset merupakan bagian yang sangat penting dalam penanganan perkara korupsi. Masyarakat tentu berharap agar kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana dapat dikembalikan untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan publik,” ujarnya.

Meski demikian, Andi Akbar Muzfa mengingatkan bahwa seluruh proses hukum harus tetap dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip negara hukum. Setiap pihak yang sedang diperiksa maupun telah ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak-hak yang dijamin oleh undang-undang, termasuk hak untuk memberikan pembelaan dan memperoleh proses peradilan yang adil.

“Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dan berdasarkan alat bukti yang sah. Di satu sisi, dugaan korupsi harus diusut secara tuntas, tetapi di sisi lain prinsip-prinsip hukum yang melindungi hak setiap orang juga wajib dihormati,” tegasnya.

Menurutnya, kasus yang mencuat di sektor cukai ini harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan meningkatkan transparansi dalam tata kelola penerimaan negara. Evaluasi menyeluruh diperlukan agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini dan tidak terulang pada masa mendatang.

Ia menambahkan bahwa penguatan pengawasan tidak hanya bertujuan melindungi keuangan negara, tetapi juga menciptakan kepastian hukum bagi para pelaku usaha yang menjalankan kegiatan bisnisnya secara legal dan bertanggung jawab.

Di akhir keterangannya pada Selasa (07/05), Andi Akbar Muzfa berharap proses hukum yang sedang berjalan dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat sekaligus menjadi langkah perbaikan bagi sistem pengawasan di sektor kepabeanan dan cukai.

“Kepercayaan publik terhadap institusi negara dibangun melalui transparansi dan konsistensi penegakan hukum. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan negara harus ditangani secara serius, terbuka, dan akuntabel agar menjadi pembelajaran bagi semua pihak,” tutup Andi Akbar Muzfa.

(Maria, 07/05)