Kasus Narkotika yang Menyeret Chandrika Chika Kembali Jadi Perhatian, Advokat Andi Akbar Ingatkan Tanggung Jawab Figur Publik

Kasus Narkotika yang Menyeret Chandrika Chika Kembali Jadi Perhatian, Advokat Andi Akbar Ingatkan Tanggung Jawab Figur Publik

JAKARTA - Nama Chandrika Chika kembali menjadi perbincangan publik seiring munculnya berbagai diskusi di media sosial yang mengulas kembali kasus narkotika yang pernah menjerat dirinya. Perkara tersebut sempat menyita perhatian nasional pada April 2024 ketika Chandrika Chika diamankan bersama sejumlah figur publik lainnya dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkotika.

Peristiwa itu tidak hanya menjadi sorotan karena melibatkan sosok yang dikenal luas di media sosial, tetapi juga karena kembali memunculkan kekhawatiran mengenai penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda dan dunia hiburan. Banyak pihak menilai bahwa kasus yang melibatkan influencer memiliki dampak sosial yang lebih luas dibandingkan perkara serupa yang melibatkan masyarakat pada umumnya.

Sebagai figur yang memiliki jutaan pengikut di berbagai platform digital, setiap tindakan seorang influencer kerap menjadi perhatian publik dan berpotensi memengaruhi cara pandang maupun perilaku para pengikutnya. Karena itu, kasus yang melibatkan publik figur sering kali memicu diskusi mengenai tanggung jawab sosial yang melekat pada popularitas seseorang.

Menanggapi hal tersebut, Advokat Andi Akbar Muzfa, S.H. menegaskan bahwa status sebagai selebritas, kreator konten, maupun influencer tidak mengubah prinsip dasar bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

“Popularitas bukan alasan untuk mendapatkan perlakuan khusus dalam proses hukum. Setiap orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum tetap harus diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan alat bukti yang sah,” ujar Andi Akbar kepada media, Jumat (4/9).

Menurutnya, perkara narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki perhatian khusus dalam sistem hukum Indonesia karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga dapat memengaruhi lingkungan sosial yang lebih luas.

Ia menjelaskan bahwa penanganan perkara narkotika di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam proses penegakan hukum, aparat akan menilai secara cermat posisi dan keterlibatan seseorang berdasarkan hasil penyidikan serta bukti-bukti yang ditemukan.

“Dalam perkara narkotika, aparat penegak hukum tidak hanya melihat keberadaan barang bukti semata. Penyidik juga akan menilai peran masing-masing pihak, apakah sebagai pengguna, penyimpan, perantara, atau memiliki keterkaitan dengan jaringan peredaran gelap narkotika,” jelasnya.

Andi Akbar menerangkan bahwa pembuktian dalam perkara narkotika umumnya melibatkan berbagai alat bukti, mulai dari hasil pemeriksaan laboratorium, barang bukti yang ditemukan, keterangan saksi, hasil asesmen, hingga fakta-fakta lain yang diperoleh selama proses penyidikan berlangsung.

Menurutnya, setiap perkara harus dinilai berdasarkan fakta hukum yang konkret dan tidak boleh semata-mata didasarkan pada asumsi maupun opini yang berkembang di ruang publik.

“Proses hukum harus berjalan secara objektif. Penentuan ada atau tidaknya kesalahan seseorang merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan pada akhirnya akan dinilai melalui mekanisme peradilan yang berlaku,” katanya.

Selain aspek penindakan, Andi Akbar juga menyoroti pentingnya pendekatan rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam sistem hukum nasional. Menurutnya, kebijakan rehabilitasi merupakan bagian dari upaya negara untuk membantu pemulihan individu yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika.

“Pendekatan rehabilitasi menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi menghukum, tetapi juga memberikan ruang pemulihan bagi mereka yang membutuhkan penanganan medis dan sosial sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa kasus yang melibatkan figur publik harus menjadi pengingat bahwa pengaruh besar yang dimiliki seseorang di media sosial membawa konsekuensi tanggung jawab yang tidak kecil.

Menurutnya, masyarakat sering menjadikan publik figur sebagai referensi dalam membangun gaya hidup, cara berpikir, maupun perilaku sehari-hari. Karena itu, tindakan seorang influencer dapat memberikan dampak yang jauh lebih luas dibandingkan yang terlihat secara langsung.

“Semakin besar pengaruh yang dimiliki seseorang, semakin besar pula tanggung jawab moral yang melekat pada dirinya. Hal tersebut penting dipahami oleh siapa pun yang memiliki posisi strategis di ruang publik,” tegasnya.

Di sisi lain, Andi Akbar mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru melakukan penghakiman melalui media sosial terhadap pihak yang sedang menjalani proses hukum. Ia menegaskan bahwa asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati sebagai salah satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana.

“Setiap orang berhak mendapatkan proses hukum yang adil. Opini yang berkembang di media sosial tidak boleh menggantikan proses pembuktian yang dilakukan berdasarkan hukum,” katanya.

Menurutnya, maraknya kasus narkotika yang melibatkan figur publik menunjukkan bahwa ancaman penyalahgunaan narkoba masih menjadi persoalan serius yang memerlukan penanganan menyeluruh. Upaya pemberantasan narkotika tidak cukup hanya melalui penindakan hukum, tetapi juga harus diimbangi dengan edukasi, pencegahan, dan peningkatan kesadaran masyarakat.

“Pencegahan penyalahgunaan narkotika membutuhkan kerja sama semua pihak, termasuk keluarga, institusi pendidikan, pemerintah, aparat penegak hukum, dan figur publik itu sendiri. Kesadaran kolektif menjadi faktor penting untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat,” pungkasnya.

Kalangan hukum menilai bahwa kasus yang pernah melibatkan Chandrika Chika menjadi salah satu contoh bagaimana perkara pidana yang menyeret figur publik dapat memunculkan dampak sosial yang luas. Selain menjadi pengingat mengenai bahaya narkotika, peristiwa tersebut juga memperlihatkan pentingnya tanggung jawab sosial yang harus diemban oleh setiap tokoh yang memiliki pengaruh besar di ruang publik digital. (Yuli)